Kedudukan PPPK Sebagai ASN part2

Kedudukan PPPK Sebagai ASN part2

Dalam artikel sebelumnya kita telah membahas dasar hukum sampai dengan tahapan seleksi PPPK. pada artikel ini kita akan melanjutkan membahas lebih lanjut mengenai PPPK. Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK Masa hubungan perjanjian Kerja PPPK paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang. Dasar perpanjangan hubungan perjanjian kerja PPPK adalah pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi. […]

Kedudukan PPPK Sebagai ASN part 1

Kedudukan PPPK Sebagai ASN part 1

Kedudukan hukum PPPK sebagai ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PPPK adalah salah satu jawab dari pemerintah untuk masih banayaknya […]

Ketentuan Penerimaan ASN Tahun 2019

Ketentuan Penerimaan ASN Tahun 2019

Pemerintah telah memberikan pengumuman bahwa pada tahun 2019 akan diadakan rekrutmen sebesar 100.000 pegawai yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Surat Menteri PANRB Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 tanggal 17 Mei Tahun 2019, Penerimaan Pegawai baru harus […]

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Pada akhir bulan April tahun 2019 ini Ktelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Berikut ini adalah PP Nomor 30 Tahun 2019.

Batas Minimal Kepangkatan Untuk Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi

Batas Minimal Kepangkatan Untuk Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi

Sering kali saya mendapat Pertanyaan dari beberapa pejabat administrasi dan pejabat pimpinan tinggi “kapan saya bisa naik pangkat?bapak itu baru kemarin dilantik sudah naik pangkat kenapa saya tidak?”. Untuk menjawab pertanyaan itu saya sering kali harus memberikan pengertian dan menjelaskan peraturan kepngkatan yang berlaku bagi PNS. Sering kali sebagian dari kita kurang peduli untuk mengerti […]

Jabatan Pimpinan Tinggi Menurut PP 11 Tahun 2017

No. Topik Bunyi Ketentuan Pasal   Penjelasan tentang Pangkat Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Pasal 46 PP 11 Tahun 2017   Penjelasan tentang Jabatan Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai […]

Jabatan Fungsional Menurut PP 11 Tahun 2017

No. Topik Bunyi Ketentuan Pasal   Penjelasan tentang Pangkat Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Pasal 46 PP 11 Tahun 2017   Penjelasan tentang Jabatan Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai […]

Jabatan Administrasi Menurut PP 11 Tahun 2017

No. Topik Bunyi Ketentuan Pasal   Penjelasan tentang Pangkat Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Pasal 46 PP 11 Tahun 2017   Penjelasan tentang Jabatan Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai […]

Analisa Tentang Pemberian Pesangon kepada Tenaga Honorer pada Instansi Pemerintah

Apakah tenaga honorer atau pegawai tidak tetap berhak mendapatkan jaminan pensiun atau pesangon selepas berhenti dari pekerjaannya? Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negaraa. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan […]