Analisa Singkat tentang Pemberhentian PNS dari Jabatan Administrasi karena Disangka Melakukan Tindak Pidana

Pertanyaan: Bagaimana konsekuensi terhadap PNS yang menduduki Jabatan Administrasi, yang diberhentikan sementara karena disangka melakukan tindak pidana?

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS:

  1. Pasal 64 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa “PNS diberhentikan dari jabatan administrasi apabila diberhentikan sementara dari PNS”.
  2. Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemberhentian dari Jabatan Administrasi diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian”. Kemudian, ayat (2) menyebutkan bahwa “PPK menetapkan keputusan pemberhentian dalam JA”.

Maka Sebagai konsekuensi dari Keputusan pemberhentian sementara terhadap PNS yang menduduki jabatan administrasi, maka PNS tersebut diberhentikan dari jabatan administrasinya. Pemberhentian dari jabatan administrasi diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Atas usulan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pemberhentian dalam jabatan administrasi. Berdasarkan ketentuan ini, sebagai dasar pemberhentian PNS dari jabatan administrasi, maka Keputusan pemberhentian sementara PNS yang bersangkutan harus ditetapkan terlebih dahulu.

Catatan: Pejabat yang Berwenang di lingkup Kementerian dan lembaga berbeda-beda tergantung dari peraturan internal yang ada, sedangkan Pejabat Pembina Kepegawaian biasanya dijabat oleh Sekretaris Jenderal atau pimpinan Kementerian Lemaga tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *