Analisa Tentang Pemberian Pesangon kepada Tenaga Honorer pada Instansi Pemerintah

Apakah tenaga honorer atau pegawai tidak tetap berhak mendapatkan jaminan pensiun atau pesangon selepas berhenti dari pekerjaannya?

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

  1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara
    a. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.”
    b. Pasal 6 menyatakan bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK;
    c. Pasal 21 huruf c menyatakan bahwa “PNS berhak memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua.”
    d. Pasal 22 menyatakan bahwa “PPPK berhak memperoleh:

    1. gaji dan tunjangan;
    2. cuti;
    3. perlindungan; dan
    4. pengembangan kompetensi.”
    e. Bagian Keempat  tentang Manajemen PPPK, Pasal 106 ayat 1 menyatakan bahwa “Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
    1. jaminan hari tua;
    2. jaminan kesehatan;
    3. jaminan kecelakaan kerja;
    4. jaminan kematian; dan
    5. bantuan hukum.”
    f. Pasal 106 ayat 2 menyatakan bahwa “Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.”
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Dicabut dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN).
    a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, Pegawai Negeri terdiri dari:
    1. Pegawai Negeri Sipil;
    2. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
    3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    b. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.
    c. Penjelasan Ayat (3)
    Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Merupakan peraturan turunan dari UU Pokok-Pokok Kepegawaian dan batal demi hukum sejak UU ASN berlaku)
    a. Pasal 1 huruf a menyatakan bahwa “Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”
    b. Pasal 8 menyatakan bahwa “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Analisa

  1. Pegawai honorer dan pegawai tidak tetap merupakan pegawai yang bekerja untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah namun tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Pengaturan pegawai honorer dan pegawai tidak tetap bersumber dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-undang ASN nomor 5 Tahun 2014. Undang-undang ASN tahun 2014 tidak menggunakan istilah pegawai honorer dan pegawai tidak tetap terhadap pegawai yang berstatus non-PNS, melainkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  2. Sesuai dengan UU ASN, PPPK berhak untuk mendapatkan gaji dan tunjangan; cuti; perlindungan dan; pengembangan kompetensi. Berdasarkan ketentuan ini, PPPK tidak berhak atas pensiun dan/atau pesangon pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja. UU ASN mengamanatkan bahwa dari dua kategori Aparat Sipil Negara, yang berhak mendapatkan jaminan pensiun adalah Pegawai Negeri Sipil.
  3. Dalam ketentuan selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan hari tua terhadap PPPK. Pelaksanaan perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sistem jaminan sosial nasional. Jaminan hari tua sesuai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Lebih lanjut, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan bahwa peserta jaminan hari tua adalah peserta yang membayar iuran.
  4. Sebagai tambahan:
    a. Undang-undang ketenagakerjaan tidak tepat diterapkan sebagai pedoman atau payung hukum mekanisme manajemen pegawai tidak tetap, pegawai honorer atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang diberi kewenangan untuk mengangkat PPPK bukanlah pengusaha sesuai rumusan dalam keputusan menteri ketenagakerjaan tersebut.
    b. Asas legalitas dalam hukum administrasi negara mempunyai konsep yang berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana asas legalitas mempunyai maksud bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku. Hal ini berarti bahwa selama suatu perbuatan atau tindakan tidak dilarang, maka perbuatan atau tindakan tersebut boleh dilakukan. Dalam ketentuan hukum adminsitrasi, asas legalitas mempunyai maksud bahwa pejabat dalam wewenangnya harus melaksanakan keputusan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini berarti bahwa mekanisme pelaksanaan administrasi negara harus mempunyai dasar dan tidak diperkenankan untuk menyimpangi aturan yang ada. Dengan demikian, jika tidak diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pejabat atau aparat pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang lain dari pada yang diatur dalam ketentuan tersebut. Sebagai contoh, apabila tidak ada ketentuan mengenai pemberian pesangon terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, maka pejabat atau aparat yang berwenang dilarang memberikan pesangon.
    c. Pimpinan dan atau pejabat pemerintahan tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Anggaran Belanja Negara. Selain itu Pimpinan dan atau pejabat pemerintahan juga  tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Negara.
    d. Sampai dengan akhir Tahun 2017, Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK dan Peraturan Presiden tentang jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori PPPK masih belum terbit. Hal ini dapat mengakibatkan bervariasinya pelaksanaan manajemen PPPK oleh instansi-insatansi pemerintahan.

Kesimpulan

  1. Sejak berlakunya UU ASN, pegawai sipil pemerintah yang tidak berstatus sebagai PNS masuk dalam kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Istilah atau penyebutan Tenaga Honorer dan Pegawai Tidak Tetap tidak lagi dikenal sejak berlakunya UU ASN karena UU ASN mencabut UU Pokok-Pokok Kepegawaian yang menjadi dasar penyebutan istilah tersebut;
  2. PPPK berhak mendapatkan gaji dan tunjangan namun tidak berhak mendapatkan jaminan pensiun;
  3. UU ASN tidak mengatur tentang pemberian pesangon bagi PPPK yang diberhentikan atau telah meyelesaikan dari perjanjian kerja. Sesuai dengan ketentuan ini, maka pemimpin atau pejabat instansi pemerintahan tidak diperkenankan memberikan pesangon kepada PPPK yang telah menyelesaikan perjanjian kerjanya;
  4. Ketentuan lebih lanjut tentang manajemen PPPK dan jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori PPPK masih belum diterbitkan. Dalam hal ini pemimpin dan pejabat instansi pemerintahan masih tetap dapat menggunakan peraturan turunan dari UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian selama tidak bertentangan dengan UU ASN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *