Jabatan Fungsional Menurut PP 11 Tahun 2017

No. Topik Bunyi Ketentuan Pasal
  Penjelasan tentang Pangkat Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Pasal 46 PP 11 Tahun 2017
  Penjelasan tentang Jabatan Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. Pasal 1 angka
  Jabatan Fungsional
  Pengertian Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pemeganag jabatan fungsional dinamakn Pejabat Fungsional. Pasal 1 angka XX
  Kedudukan dan Tanggung Jawab   Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF. Pasal 67
  Tugas JF JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pasal 68
  Kategori JF Kategori JF terdiri atas: a. JF keahlian; dan b. JF keterampilan. Pasal 69
  Jenjang JF keahlian Jenjang JF keahlian terdiri atas: ahli utama; Jenjang ahli utama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi ahli madya; Jenjang ahli madya melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi. ahli muda; Jenjang ahli muda melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan ahli pertama. Jenjang ahli pertama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar. Pasal 69
  Jenjang JF Keterampilan penyelia; Jenjang JF penyelia melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam JF keterampilan mahir; Jenjang JF mahir melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam JF keterampilan terampil; Jenjang JF terampil melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam JF keterampilan pemula. Jenjang JF pemula melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam JF keterampilan Pasal 69  
  Kriteria Penetapan JF fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah; mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu;dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi;pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dankegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.  
  akuntabilitas jabatan fungsional Setiap pejabat fungsional harus menjamin akuntabilitas Jabatan dengan menjamin terlaksananya: pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi JF keahlian;pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi JF keterampilan. Pasal 71
  Klasifikasi Jabatan Fungsional JF dikelompokkan dalam klasifikasi Jabatan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Jabatan diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 72
  Penetapan Jabatan Fungsional Penetapan JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah dengan mengacu pada klasifikasi dan kriteria JF.Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menetapkan JF tanpa usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penetapan JF diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 73
  Pengangkatan dan Persyaratan Jabatan Fungsional Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan dilakukan melalui pengangkatan: a. pertama; b. perpindahan dari Jabatan lain; atau c. penyesuaian. Selain pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan ke dalam JF tertentu dapat dilakukan melalui pengangkatan PPPK.Jenis JF tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan JF melalui pengangkatan PPPK diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 74
  Syarat pengangkatan pertama JF Keahlian dan JF Keterampilan Pengangkatan dalam JF keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:berstatus PNS;memiliki integritas dan moralitas yang baik;sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dansyarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS. Pasal 75  
  Syarat pengangkatan dalam JF keahlian melalui perpindahan dari Jabatan lain Pengangkatan dalam JF keahlian melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:berstatus PNS;memiliki integritas dan moralitas yang baik;sehat jasmani dan rohani;berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; berusia paling tinggi: 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda;55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT; dansyarat lain yang ditetapkan oleh menteri.Pengangkatan JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.   Pasal 76
  Syarat pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian Pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:berstatus PNS;memiliki integritas dan moralitas yang baik;sehat jasmani dan rohani;berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV;memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dansyarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.Pengangkatan dalam JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan pada saat penetapan JF oleh Menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan. Pasal 77
  Syarat Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui pengangkatan pertama Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:berstatus PNS;memiliki integritas dan moralitas yang baik;sehat jasmani dan rohani;berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dansyarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.      Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS. Pasal 78
  Syarat Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui perpindahan dari Jabatan lain Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:berstatus PNS;memiliki integritas dan moralitas yang baik;sehat jasmani dan rohani;berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dansyarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.Pengangkatan JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki. Pasal 79
  Syarat pengangkatan dalam JF keterampilan melalui penyesuaian Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:berstatus PNS;memiliki integritas dan moralitas yang baik;sehat jasmani dan rohani;berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara;memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dansyarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Pengangkatan dalam JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat penetapan JF oleh Menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan. Pasal 80
  Syarat Pengangkatan dalam JF keahlian dan JF keterampilan melalui promosi Pengangkatan dalam JF keahlian dan JF keterampilan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dansyarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.Pengangkatan JF keahlian dan JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki. Pasal 81
  Tata Cara Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional PyB mengusulkan pengangkatan pertama PNS dalam JF kepada PPK untuk: a. JF ahli pertama; b. JF ahli muda; c. JF pemula; dan d. JF terampil. Pengangkatan pertama dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK. Pasal 82
  Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Perpindahan Jabatan Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan Jabatan diusulkan oleh:PPK kepada Presiden bagi PNS yang akan menduduki JF ahli utama; atauPyB kepada PPK bagi PNS yang akan menduduki JF selain JF ahli utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a.Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden.Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK. Pasal 83
  Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian Pengangkatan PNS yang akan menduduki JF melalui penyesuaian diusulkan oleh PyB kepada PPK.Pengangkatan PNS dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK. Pasal 84
  Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Promosi Pengangkatan dalam JF melalui promosi diusulkan oleh:PPK kepada Presiden bagi PNS yang akan menduduki JF ahli utama; ataub. PyB kepada PPK bagi PNS yang akan menduduki JF selain JF ahli utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a.Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden.Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK. Pasal 85  
  Pendelegasian Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam JF selain JF ahli madya.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 86
  Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji jabatan fungsional Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 87
  Pemberhentian dari Jabatan Fungsional (1) PNS diberhentikan dari JF apabila: a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan. (2) PNS yang diberhentikan dari JF karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan. Pasal 94
  Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional (1) Pemberhentian dari JF diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JF selain JF ahli utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Pemberhentian dari JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden. (3) Pemberhentian dari JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK. Pasal 95
    PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian dari JF selain JF ahli madya. Ketentuan lebih lanjut atau teknis tata cara pemberhentian dari JF diatur dengan Peraturan Menteri Pasal 96       Pasal 97
  Larangan Rangkap jabatan Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF. Pasal 98
  Pengecualian Rangkap Jabatan Pengecualian yang dimaksud dalam Pasal ini seperti: Jaksa yang diangkat menjadi kepala kejaksaan tinggi, wakil kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, atau kepala cabang kejaksaan negeri;Perancang peraturan perundang-undangan ahli madya yang diangkat menjadi Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan atau Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; atauDiplomat ahli utama yang diangkat menjadi Direktur Jenderal Amerika dan Eropa. Penjelasan Pasal 98
       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *