Kedudukan PPPK Sebagai ASN part 1

Kedudukan hukum PPPK sebagai ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

PPPK adalah salah satu jawab dari pemerintah untuk masih banayaknya tenaga honorer yang masih aktif bekerja dan belum diangkat menjadi PNS. Keterbatasan rekrutmen CPNS baik dalam jumlah formasi dan peraturan tentang persyaratana CPNS membuat pemerintah memikirkan bagaimana menampung mereka yang belum diangkat tapi masih aktif mengabdi.

Menurut PP Nomor 49 Tahun 2018 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut adalah paling sedikit 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai batas usia pensiun jabatan yang diemban berdasarkan penilaian kinerja tahunan PPPK tersebut.

Perbedaan PNS dan PPPK adalah sebagai berikut

perbedaan ASN dan PPPK berdasarkan Peraturan yang ada

Syarat umum PPPK adalah sebagai berikut:

  1. usia min 20 tahun dan max 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar.
  2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara.
  3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
  4. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
  5. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
  6. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
  7. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
  8. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

Tahapan seleksi PPPK diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 dalam pasal 19, 20, 21, 22 dan 25. Secara garis besar tahapannya sebagai berikut :

tahapan seleksi PPPK menurut PP 49 Tahun 2018

Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK, Pemutusan Hubungan Kerja PPPK, Cuti PPPK, Pengawasan dan Evaluasi PPPK bersambung disni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *