Kedudukan PPPK Sebagai ASN part2

Dalam artikel sebelumnya kita telah membahas dasar hukum sampai dengan tahapan seleksi PPPK. pada artikel ini kita akan melanjutkan membahas lebih lanjut mengenai PPPK.

Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK

Masa hubungan perjanjian Kerja PPPK paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang. Dasar perpanjangan hubungan perjanjian kerja PPPK adalah pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja tersebut harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Ketentuan khusus perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagai berikut: Perpanjangan bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), Perpanjangan bagi PPPK yang menduduki JPT utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 tahun. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri.

Pemutusan Hubungan Kerja PPPK

Terdapat 3 jenis Pemutusan hubungan kerja PPPK.

1. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat

  • Jangka waktu perjanjian kerja berakhir (termasuk mencapai batas usia tertentu sesuai jabatan)
  • Meninggal dunia
  • Atas permintaan sendiri
  • Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK
  • Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

2. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

  • Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan dilakukan dengan tidak berencana
  • Melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat
  • Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati

3. Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat

  • Penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945
  • Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
  • Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih dan dilakukan dengan berencana.

Cuti PPPK

Jenis Cuti yang dapat diperoleh PPPK adalah sebagai berikut:

1. Cuti sakit

  • Setiap PPPK yang sakit berhak atas cuti sakit.
  • Sakit 1 sampai 14 hari berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
  • Sakit lebih dari 14 hari berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah, paling lama diberikan 1 bulan
  • Bila tidak sembuh selama 1 bulan, dilakukan pemutusan ubungan kerja

2. Cuti tahunan

  • Syarat cuti tahunan adalah bekerja paling sedikit 1 tahun terus menerus.
  • Hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja.

Cuti melahirkan

Untuk kelahiran anak pertama sampai anak ketiga pada saat menjadi PPPK, maka PPPK berhak atas cuti melahirkan.

Cuti bersama

Cuti Bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan Cuti Bersama bagi PNS.

Pengawasan dan Evaluasi PPPK

Terdapat 2 lembaga yang bertanggungjawab dalam pengawasan PPPK.

1. KASN

Bertugas mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah.

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Bertugas Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen PPPK yang hasilnya digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan PPPK.

Submit Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *