Jabatan Fungsional Menurut PP 11 Tahun 2017

    No. Topik Bunyi Ketentuan Pasal   Penjelasan tentang Pangkat Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Pasal 46 PP 11 Tahun 2017   Penjelasan tentang Jabatan Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai […]

    Jabatan Administrasi Menurut PP 11 Tahun 2017

    No. Topik Bunyi Ketentuan Pasal   Penjelasan tentang Pangkat Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Pasal 46 PP 11 Tahun 2017   Penjelasan tentang Jabatan Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai […]

    Analisa Tentang Pemberian Pesangon kepada Tenaga Honorer pada Instansi Pemerintah

    Apakah tenaga honorer atau pegawai tidak tetap berhak mendapatkan jaminan pensiun atau pesangon selepas berhenti dari pekerjaannya? Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negaraa. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan […]

    Analisa Singkat tentang Pemberhentian PNS Karena Diputus Pidana Berdasarkan Putusan yang Sudah Inkracht

    Bagaimana konsekuensi terhadap PNS dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ANS: Pasal 247 menyatakan bahwa “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman […]

    Analisa Singkat tentang Pemberhentian PNS dari Jabatan Administrasi karena Disangka Melakukan Tindak Pidana

    Pertanyaan: Bagaimana konsekuensi terhadap PNS yang menduduki Jabatan Administrasi, yang diberhentikan sementara karena disangka melakukan tindak pidana? Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS: Pasal 64 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa “PNS diberhentikan dari jabatan administrasi apabila diberhentikan sementara dari PNS”. Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemberhentian dari […]

    Pemberhentian Sementara PNS yang Menjadi Tersangka Tindak Pidana

    Kadang kita menemui masalah hukum mengenai PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan. PNS yang ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana seharusnya diberhentikan sementara sebagai seorang PNS. Lalu bagaimana prosedurnya? Ketentuan Hukum Dasar hukum pemberhentian sementara seorang PNS karena menjadi tersangka tindak pidana yaitu: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana a. Pasal […]

    Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020

    Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara, ASN tidak dapat lepas dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penyusunan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Lembaga dilaksanakan 1 tahun sebelum Tahun Anggaran. Untuk DIPA tahun 2020 direncanakan pada tahun 2019. Dalam Penyusunan DIPA tahun 2020 terdapat standar biaya untuk penyusunan rencana Anggaran. Standar Biaya […]

    Gaji PNS Tahun 2019 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019

    Pada 13 Maret 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Perubahan besaran gaji ini ditujukan untuk peningkatan kinerja Pewai Negeri Sipil. Perubahan tersebut berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019, yang artinya PNS […]

    Standar Biaya Masukan 2019

    Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara, ASN tidak dapat lepas dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Setiap kegiatan pada instansi pusat, khususnya belanja, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2019. Dalam PMK tersebut diatur mengenai besaran biaya setiap kegiatan yang umumnya ada pada setiap instansi. Disana diatur mulai dari […]

    Prosedur Kenaikan Pangkat Reguler/Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) pada ASN

    Prosedur Kenaikan Pangkat Reguler/Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) pada ASN

    Definisi dari pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat pada ASN dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah kenaikan pangkat reguler. Kenaikan Pangkat reguler adalah kenaikan pangkat 4 tahunan yang diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural dan fungsinal, PNS […]