Prosedur Kenaikan Pangkat Reguler/Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) pada ASN

Definisi dari pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Kenaikan pangkat pada ASN dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah kenaikan pangkat reguler. Kenaikan Pangkat reguler adalah kenaikan pangkat 4 tahunan yang diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural dan fungsinal, PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar juga masuk kedalam kenaikan pangkat reguler. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kenaikan Pangkat Reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada seorang Pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan, serta ditentukan sampai dengan tingkat pangkat tertentu. Kenaikan pangkat reguler merupakan hak. Oleh sebab itu, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, pegawai tersebut harus dinaikkan pangkatnya, kecuali apabila ada alasan yang sah untuk menundanya.

Nama, susunan pangkat, dan golongan ruang PNS dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yang berlaku di Indonesia adalah:

No Nama Golongan/Ruang
1 Juru Muda I/a
2 Juru Muda Tk I I/b
3 Juru I/c
4 Juru Tingkat I I/d
5 Pengatur Muda II/a
6 Pengatur Muda Tingkat I II/b
7 Pengatur II/c
8 Pengatur Tk I II/d
9 Penata Muda III/a
10 Penata Muda Tk I III/b
11 Penata III/c
12 Penata Tingkat I III/d
13 Pembina IV/a
14 Pembina Tingkat I IV/b
15 Pembina Utama Muda IV/c
16 Pembina Utama Madya IV/d
17 Pembina Utama IV/e

Sejak Tahun 2017 Badan Kepegawaian Negara merubah kenaikan pangkat reguler berubah menjadi kenaikan pangkat otomatis (KPO). Tujuannya adalah mengefektifkan dan mengurangi berkas yang harus dikirim ke BKN untuk proses pengusulan kenaikan pangkat.Periode kenaikan pangkat PNS adalah setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun.

Syarat kenaikan pangkat reguler adalah:
1. Kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.
2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
3. Pegawai yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III, harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang telah ditentukan.

Persyaratan dokumen yang harus diserahkan kepada BKN adalah:
1. Sasaran Kerja Pegawai selama 2 tahun terakhir yang didalamnya tidak ada nilai cukup.
2. Sertifikat lulus ujian dinas bagi pegawai yang pindah golongan dari golongan II ke golongan III
Persyaratan tersebut diserahkan kepada BKN berupa softcopy dalam bentuk cd atau flash disk. Pada beberapa kasus, BKN akan meminta persyaratan tersebut berupa hard copy dengan legalisir oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini minimal pejabat esselon III. Kadang BKN juga meminta berkas tambahan, biasanya adalah SK pangkat terakhir, hal ini untuk memastikan masa kerja pegawai yang diusulkan kenaikan pangkatnya.

Prosedur Kenaikan Pangkat Reguler adalah sebagai berikut:
1. Pengajuan kenaikan pangkat regular dilaksanakan dengan sistem Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN.
2. Unit kerja yang berwenang melakukan pengunduhan data pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya pada aplikasi SAPK BKN.
3. Unit kerja yang berwenang melakukan update data terhadap pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya pada aplikasi SAPK. dalam hal ini adalah update unit kerja, jabatan terbaru, dan kantor prmbayaran gaji.
4. Setelah selesai dilakukan update data, Unit kerja yang berwenang memproses kenaikan pangkat pada SAPK.
5. Untuk pegawai yang belum masuk namanya dapat dimasukan secara manual pada SAPK di menu Proses KPO.
6. Setelah semua pegawai masuk, dilakukan penginputan nilai SKP pada SAPK.
7. Setelah itu unit kerja yang berwenang memproses usulan dengan klik kirim usulan.
8. Nomor dan tanggal usulan dapat dirubah sesuai dengan penomoran surat keluar masing-masing instansi.
9. Surat usulan dan lampirannya ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang berwanang, dalam hal ini paling rendah adalah esselon II.
10. berkas yang sudah ditandatangani dikirimkan ke BKN bersama dengan lampiran dan softcopy persyaratan yang ada.
11. BKN akan menerbitkan persetujuan teknis kenaikan pangkat kepada instansi pengusul.
12. Berdasarkan persetujuan teknis BKN, instansi pengusul menerbitkan SK kenaikan pangkat dan petikannya.

Submit Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *