Jabatan Pimpinan Tinggi Menurut PP 11 Tahun 2017

No. Topik Bunyi Ketentuan Pasal
  Penjelasan tentang Pangkat Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Pasal 46 PP 11 Tahun 2017
  Penjelasan tentang Jabatan Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. Pasal 1 angka
  Nomenklatur JPT Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT utama dan JPT madya ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan Menteri. Pasal 48
  Jabatan Pimpinan Tinggi
  Jenjang JPT Jenjang JPT terdiri atas: a. JPT utama; b. JPT madya; dan c. JPT pratama. Pasal 102
  Fungsi JPT JPT berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Pasal 103
  Akuntabilitas JPT Setiap pejabat pimpinan tinggi harus menjamin akuntabilitas Jabatan. Pasal 104 ayat (1)
  Lingkup Akuntabilitas JPT Utama tersusunnya kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan;peningkatan kapabilitas organisasi;terwujudnya sinergi antar instansi dalam mencapai tujuan pembangunan; danterselesaikannya masalah yang memiliki kompleksitas dan risiko tinggi yang berdampak politis. Pasal 104 ayat (2) huruf a
  Lingkup Akuntabilitas JPT Madya terwujudnya perumusan kebijakan yang memberikan solusi;terlaksananya pendayagunaan sumber daya untuk menjamin produktivitas unit kerja; 3. terlaksananya penerapan kebijakan dengan risiko yang minimal;tersusunnya program yang dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi;terlaksananya penerapan program organisasi yang berkesinambungan; danterwujudnya sinergi antar pimpinan di dalam dan antar organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan efisien. Pasal 104 ayat (2) huruf b
  Lingkup Akuntabilitas JPT Pratama tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi;tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi;terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi; danterwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi. Pasal 104 ayat (2) huruf c
  Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama diisi dari kalangan PNS.Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong. Pasal 105
  Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Utama memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dansehat jasmani dan rohani. Pasal 107 huruf a
  Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Madya memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dansehat jasmani dan rohani. Pasal 107 huruf b
    memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dansehat jasmani dan rohani. Pasal 107 huruf c
  Pengukuran Kompetensi Teknis Kompetensi Teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Pasal 109
  Pengukuran Kompetensi Manajerial Kompetensi Manajerial diukur diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
  Pengukuran Kompetensi Sosial Kultural Kompetensi Sosial Kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
    Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dan Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural ditetapkan lebih lanjut oleh menteri (PAN RB)
  Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pengisian JPT utama dan JPT madya di kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dan dilakukan pada tingkat nasional Pasal 110
  Tahapan Pengisian JPT perencanaan;pengumuman lowongan;pelamaran;seleksi;pengumuman hasil seleksi; dan penetapan dan pengangkatan Pasal 113
  Tahapan perencanaan dalam pengisian JPT Perencanaan pengisian JPT meliputi: penentuan JPT yang akan diisi;pembentukan panitia seleksi;penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; danpenentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT. Pasal 114 ayat (1)
  Pembentukan panitia seleksi Panitia seleksi untuk JPT Madya dan JPT Pratama dibentuk oleh PPK, kecuali JPT Madya tertentu dibentuk oleh Presiden. PPK dalam membentuk panitia seleksi berkoordinasi dengan KASN Pasal 114 ayat (3)   Ayat (4)
  Unsur panitia seleksi Panitia seleksi terdiri atas unsur: pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan;pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong; danakademisi, pakar, atau profesional. Pasal 114 ayat (5)
  Persyaratan panitia seleksi memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;tidak menjadi anggota/pengurus partai politik; dantidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pasal 114 ayat (6)
  Jumlah panitia seleksi Panitia seleksi berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang Pasal 114 ayat (7)
  Tugas panitia seleksi Panitia seleksi memiliki tugas: menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; danmenyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK. Pasal 115
  Sekretariat sebagai pembantu Pansel Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat.Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian.Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi. Pasal 116
  Pengumuman Lowongan (Sebagaimana diatur dalam Pasal 113 huruf b) Pengumuman lowongan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik Pengumuman lowongan dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.Pengumuman lowongan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:terbuka pada tingkat nasional kepada seluruh Instansi Pemerintah untuk JPT pada Instansi Pusat dan JPT madya pada Instansi Daerah provinsi;terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk JPT pratama pada Instansi Daerah provinsi; atauterbuka pada tingkat nasional atau terbuka antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk JPT pratama pada Instansi Daerah kabupaten/kota.Pengumuman lowongan paling sedikit harus memuat:nama JPT yang lowong;persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan/atau Pasal 108;kualifikasi dan standar kompetensi Jabatan yang lowong;batas waktu penyampaian berkas pelamaran;tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; danalamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi.Pengumuman lowongan ditandatangani oleh ketua panitia seleksi atau ketua sekretariat panitia seleksi atas nama ketua panitia seleksi Pasal 117
  Pelamaran Pengisian JPT (Sebagaimana diatur dalam Pasal 113 huruf c)   Pelamaran pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c disampaikan kepada panitia seleksiPelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh PPK instansinya   Pasal 118
  Pelamaran melalui jalur undangan Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 untuk diikutsertakan di dalam seleksi.Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK instansinya. Pasal 119
  Seleksi (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 huruf d) Seleksi pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d dilakukan sesuai dengan perencanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1).Penyusunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal seleksi dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf d dilakukan mengacu kepada standar kompetensi Jabatan.Panitia seleksi wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan.Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas;seleksi kompetensi;wawancara akhir; dantes kesehatan dan tes kejiwaan.Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh panitia seleksi.Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 120
  Pengumuman (Sesuai ketentuan Pasal 113 huruf e) Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi:nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; danpeserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang lowong, sebagai calon pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk disampaikan kepada PPK. Pasal 121
  Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf f Penetapan dan pengangkatan JPT dilakukan oleh Presiden atau PPK sesuai dengan kewenangan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3). Pasal 122
    Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan Instansi Pusat kepada PPK melalui PyB.PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) dengan memperhatikan pertimbangan PyB untuk ditetapkan. Pasal 123
    Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian kepada PPK, untuk disampaikan kepada Presiden.Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi utama yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan lembaga pemerintah nonkementerian kepada menteri yang mengoordinasikan, untuk disampaikan kepada Presiden.Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan lembaga nonstruktural kepada Menteri, untuk disampaikan kepada Presiden.Presiden memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi dengan memperhatikan pertimbangan PPK, menteri yang mengoordinasikan, atau Menteri. Pasal 124
    Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan kesekretariatan lembaga negara kepada pimpinan lembaga negara untuk disampaikan kepada Presiden. Pasal 125
  Larangan PPK mengisi jabatan lowong PPK dilarang mengisi Jabatan yang lowong dari calon pejabat pimpinan tinggi yang lulus seleksi pada JPT yang lain. Pasal 129
  Pengisian JPT lowong antar JPT Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi (dapat dilakukan melalui penulusuran rekam jejak jabatan dan wawancara) dari pejabat yang ada.Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:satu klasifikasi Jabatan (Jabatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sejenis atau serumpun);memenuhi standar kompetensi Jabatan; dantelah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis. Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka.Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, Presiden berwenang melakukan pengisian JPT melalui mutasi pada tingkat nasional.Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mutasi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 131
  Pengisian JPT melalui mutasi antar Pejabat JPT Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi.Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:sesuai standar kompetensi Jabatan; dantelah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Pasal 132
  Masa pengabdian/kerja JPT JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.JPT dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Pasal 133
  Pengecualian penerapan ketentuan pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif. Ketentuan mengenai pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif dapat dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara.Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria:seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan;perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; danmemiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan secara berkala kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan persetujuan baru Pasal 134
  Pemberhentian dari JPT PNS diberhentikan dari JPT apabila: mengundurkan diri dari Jabatan;diberhentikan sebagai PNS;diberhentikan sementara sebagai PNS;menjalani cuti di luar tanggungan negara;menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;ditugaskan secara penuh di luar JPT;terjadi penataan organisasi; atautidak memenuhi persyaratan Jabatan. Pasal 144
  Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pemberhentian dari JPT diusulkan oleh:menteri yang mengoordinasikan kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama;PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT madya;pejabat lain kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara;Menteri kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural; danPyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama.Pemberhentian dari JPT utama dan JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Presiden.Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK. Pasal 145  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *