Pemberhentian Sementara PNS yang Menjadi Tersangka Tindak Pidana

Kadang kita menemui masalah hukum mengenai PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan. PNS yang ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana seharusnya diberhentikan sementara sebagai seorang PNS. Lalu bagaimana prosedurnya?

Ketentuan Hukum

Dasar hukum pemberhentian sementara seorang PNS karena menjadi tersangka tindak pidana yaitu:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

a. Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau  penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

b. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa “ Jenis penahanan dapat berupa:
a. Penahanan rumah tahanan negara;
b. Penahanan rumah;
c. Penahanan kota.”

c. Pasal 22 ayat (3) menyatakan bahwa “Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan”.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

a. Pasal 54 ayat (3) menyatakan bahwa Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pengawas sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan
g. sehat jasmani dan rohani.

b. Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa “PNS diberhentikan dari jabatan administrasi apabila:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara dari PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh di luar JA; atau
f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.”

c. Pasal 276 huruf c menyebutkan bahwa “PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka.”

Analisa

  1. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, PNS yang ditahan karena menjadi tersangka dalam perkara pidana diberhentikan sementara.
  2. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP), jenis penahanan atas tersangka terdiri atas tiga jenis yakni: penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah dan penahanan kota. Ketentuan lebih lanjut di atas menyatakan bahwa tersangka yang dikenai penahanan kota dikenai wajib lapor diri sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  3. Sebagai konsekuensi dari Keputusan pemberhentian sementara terhadap PNS yang menduduki jabatan administrasi, maka PNS tersebut diberhentikan dari jabatan administrasinya.
  4. PNS yang menduduki Jabatan Administrasi diberhentikan dari jabatannya jika yang bersangkutan: mengundurkan diri dari jabatannya; diberhentikan sementara dari PNS; menjalani cuti di luar tanggungan negara; menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; ditugaskan secara penuh di luar JA; atau tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
  5. Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagai alasan pemberhentian dari jabatan administrasi berarti yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2017.

Kesimpulan

  1. Proses penahanan oleh aparat penegak hukum berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah atau penahanan kota.
  2. Terhadap PNS yang menjadi tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum, maka terhadap PNS tersebut dikenakan pemberhentian sementara.
  3. Sebagai konsekuensi dari pemberhentian sementara, jika PNS tersebut menduduki suatu jabatan administrasi, maka PNS tersebut diberhentikan dari jabatan administrasinya.
  4. Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagai alasan pemberhentian dari jabatan administrasi berarti yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2017.

Sumber:

  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *